KTT AIS 2023, Atasi Masalah Laut Global Bersama

Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 merupakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang sangat penting bagi Indonesia. Acara ini menjadi simbol kebanggaan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

KTT Archipelagic and Island States AIS Forum 2023 menegaskan filosofi bahwa selat dan laut adalah penghubung. Laut dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di balik status negara kepulauan saat ini, terdapat perjuangan diplomasi yang harus selalu dikenang. Perjuangan itu diwujudkan melalui pengakuan internasional terhadap Deklarasi Djuanda.

Perjuangan Diplomatik Deklarasi Djuanda dan UNCLOS

Perjalanan pengakuan Deklarasi Djuanda yang mengukuhkan konsep negara kepulauan tidaklah mudah. Indonesia menghadapi banyak tantangan dan hambatan keras dari berbagai negara tetangga.

Tantangan terberat datang dari negara-negara besar dan adidaya, khususnya Amerika Serikat dan Australia. Mereka awalnya menentang konsep penyatuan wilayah darat dan laut Indonesia.

Deklarasi Djuanda akhirnya diakui dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB. Pengakuan resmi ini tertuang dalam United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982.

Luas Wilayah dan Kesadaran Maritim Nusantara

Pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan membuat wilayah negara ini meluas drastis. Wilayah ini meliputi lebih dari 17.300 pulau dan lautan.

Luas lautan di antara pulau-pulau mencakup sekitar 70% dari luas wilayah NKRI secara keseluruhan. Indonesia pun menjadi negara kepulauan terbesar di dunia.

Selain Indonesia, masih ada sekitar 51 negara pulau dan kepulauan di dunia yang menjadi anggota AIS Forum. Forum ini menjadi wadah kerja sama untuk mengatasi masalah global bersama.

Konektivitas dan Pemanfaatan Kemaritiman Berkelanjutan

Presiden Jokowi menekankan bahwa laut adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dimuliakan. Laut bukan pemisah, melainkan penghubung dan sumber rezeki bagi rakyat.

Pemerintah menugaskan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada dekade 2014-2024 untuk menyatukan wilayah Nusantara. Tujuannya adalah meningkatkan konektivitas seluruh teritorial NKRI.

Peningkatan konektivitas dilakukan dengan membuka jalur pelayanan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Mobilitas orang dan barang harus terhubung dari Jawa hingga wilayah 3TP.

Terhubungnya seluruh wilayah Nusantara memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Potensi sumber daya alam, pariwisata, dan produk lokal akan termanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.

Pariwisata sebagai Sektor Pendorong dan Isu Lingkungan

AIS Forum 2023 menempatkan potensi pariwisata negara kepulauan sebagai topik bahasan utama. Negara-negara anggota sepakat menjadikan pariwisata sebagai sektor dengan kontribusi besar terhadap ekonomi.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengungkapkan bahwa pariwisata berkelanjutan menjadi kunci strategis. Indonesia menyajikan program Cultural Experience untuk promosi.

Namun, negara pulau dan kepulauan menghadapi masalah bersama, yaitu emisi Gas dan Rumah Kaca (GRK). Emisi ini menyebabkan polusi dan pencemaran lingkungan yang mengancam.

Indonesia berbagi pengalaman dalam menurunkan efek GRK di sektor pariwisata. Salah satunya adalah penerapan carbon footprint, di mana jejak karbon dikonversi menjadi dana untuk mendukung penanaman pohon dan ekowisata.

Komitmen Global dalam Deklarasi Solidaritas

Pertemuan AIS Forum 2023 di Bali menghasilkan kesepakatan penting, yang dituangkan dalam Deklarasi Solidaritas Negara Pulau dan Kepulauan. Kesepakatan ini berlandaskan pada prinsip solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas.

Indonesia menunjukkan keteladanan dengan program kalkulator karbon dan penanaman mangrove. Program ini menjadi showcase bagi negara peserta lain.

Deklarasi ini mencakup komitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam mengatasi masalah bersama. Fokusnya adalah mitigasi perubahan iklim, ekonomi biru, dan penanganan sampah plastik di laut.

Presiden Jokowi bersama para pimpinan negara yang hadir sepakat memegang teguh tiga prinsip deklarasi sebagai landasan peningkatan kerja sama. Hal ini untuk menghadapi tantangan seperti kenaikan permukaan laut dan pencemaran laut.

Tata Kelola Maritim yang Baik untuk Kedaulatan Wilayah

Salah satu fokus utama yang diingatkan oleh Presiden Jokowi adalah mengenai tata kelola maritim yang baik. Hal ini sangat penting untuk menghadapi tantangan di masa mendatang.

Tantangan di masa depan mencakup kenaikan permukaan air laut, pencemaran laut oleh sampah, dan limbah. Dampaknya mengancam tidak hanya keberlangsungan laut, tetapi juga kedaulatan dan kesatuan wilayah negara.

AIS Forum secara periodik bertujuan menguatkan peran KTT sebagai pusat solusi cerdas dan inovatif. Forum ini menjadi platform gotong royong dalam mendorong agenda masa depan tata kelola laut global.

Dengan tata kelola maritim yang baik, negara-negara pulau dan kepulauan dapat semakin solid. Mereka dapat bersama-sama menghadapi berbagai tantangan dunia melalui kolaborasi yang efektif.